Estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur di tahun 2012 ini (termasuk infrastruktur di luar sektor pekerjaan umum) mencapai Rp 306,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30% (Rp 115,5 triliun) akan dipenuhi dari dana APBN, 18% (Rp 69 triliun) dari APBD, 17% (Rp 68,4 triliun) dari BUMN/BUMD, dan 14% (Rp 53,2 triliun) dari swasta sehingga masih terdapat gap sebesar 21% (Rp 80, 5 triliun).

”Mengingat kebutuhan pendanaan yang sangat besar sehingga masih terdapat gap, pemerintah berusaha untuk melakukan public private partnership (kerja sama pemerintah swasta/KPS) dengan me-leverage anggaran pemerintah sehingga bisa mendatangkan hasil yang maksimal,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Achmad Hermanto Dardak saat menjadi pembicara dalam acara ”BUMN Executive Club Meeting” di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin (22/2).

Dijelaskan Hermanto, khusus untuk Kementerian PU, alokasi anggaran tahun 2012 mencapai Rp 62, 56 triliun, dan sebesar 88% (Rp 55,05 triliun) di antaranya akan digunakan untuk proyek yang sifatnya fisik/konstruksi.

Salah satu infrastruktur yang diharapkan menarik banyak investor adalah pembangunan jalan tol. Hermanto menjelaskan, pemerintah telah menyusun berbagai skema kerja sama dengan swasta yang bisa dijalankan dalam pembangunan tol. Salah satunya, jika sebuah ruas tol dinilai secara ekonomi layak tetapi secara finansial tidak layak, maka pembangunan konstruksinya dilakukan oleh badan usaha yang paling sedikit memerlukan dukungan pemerintah.

”Bisa saja pemerintah membangun sebagian ruas tol, sebagai sunk cost untuk badan usaha. Atau, pemerintah yang membangun keseluruhan ruas tol dan baru dilelang setelah semuanya jadi,” jelasnya.

Sementara itu, di bidang penyediaan air minum, pemerintah juga sangat mendorong dilakukannya KPS. Sebab, saat ini, di perkotaan, jaringan air minum baru dapat melayani 49,8% penduduk. Peluang untuk KPS sangat terbuka mengingat saat ini ada 300 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagian di antaranya sudah melakukan pelayanan air minum dengan skema KPS.

Hermanto menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting adalah peluang bisnis kontruksi di mancanegara. ”Saat ini banyak kontraktor kita yang sudah mulai masuk ke Timur Tengah, di antaranya ke Aljazair dan Arab Saudi,” katanya. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan mengingat peluang investasi di kawasan tersebut memang sangat terbuka.

Di Aljazair misalnya, nilai investasi yang ditawarkan mencapai US$ 150 miliar dan di Arab Saudi US$ 87 miliar. Namun demikian, banyak hal yang menjadi catatan bisnis konstruksi di luar negeri, di antaranya mengenai jaminan ketepatan waktu pembayaran oleh pengguna jasa, tingkat suku bunga pinjaman dari perbankan Indonesia yang masih relatif tinggi, serta adanya pembatasan repatriasi keuntungan usaha (seperti di Aljazair).

“Selain itu, perlu segera diprakarsai pembentukan ‘Indonesia Incorporated’ untuk meningkatkan daya saing dan menghindari persaingan tidak sehat di antara badan usaha asal Indonesia,” tutur Hermanto.

Tingginya tingkat pembangunan infrastruktur di Indonesia, tambah Wakil Menteri PU, juga memberikan peluang besar bagi para pelaku bisnis material dan peralatan konstruksi. Kebutuhan terhadap aspal misalnya, diperkirakan mencapai 1,320 juta ton  pada tahun 2012 ini, sedangkan total pasokan aspal nasional “hanya” 930 ribu ton.

Di akhir penjelasannya, Hermanto menegaskan bahwa investasi infrastruktur merupakan sektor strategis yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ”Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.