English Indonesia
Pencarian
Fasilitas Anggota
Nama User
Kata Kunci
 Lupa Kata Kunci?
 Daftar Anggota Web
 Daftar Anggota AKI
 Login Anggota AKI
 Persyaratan Keanggotaan
Formulir Keanggotaan Web
 LPJK
 KKPPI
 Prospek Konstruksi
 Sertifikasi
Informasi
2008-08-07
ESKALASI DITOLAK ASOSIASI KONSTRUKSI TERANCAM BANGRUT
Dikirim Oleh: Administrator

ESKALASI DITOLAK ASOSIASI KONSTRUKSI TERANCAM BANGRUT

Asosiasi yang tergabung dalam penyedia jasa konstruksi anggotanya terancam gulung tikar atau bangkrut. Kondisi ini terkait dengan usulan eskalasi yang mereka ajukan belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Bahkan di Sumatera dilaporkan sudah ada kontraktor yang telah menghentikan pekerjaan proyeknya. Mereka terpaksa berhenti karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek.

”Kami ikut prihatin atas kejadian itu. Kami berharap dapat duduk bersama membicarakan masalah ini antara asosiasi dengan pihak pemerintah,” ungkap Ketua Badan Pusat Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional, Agus Kartasasmita kemarin (6/8) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu selain didampingi oleh utusan dari beberapa asosiasi seperti Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Gabungan Pelaksana Rancang Bangun Indonesia (Gapenri), Asosiasiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI), Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Malkan Amin.

Menurut Agus, selama ini kami merasa belum diajak dialog untuk membicarakan jalan keluar terkait dengan usulan eskalasi yang diajukan pihak asososiasi penyedia jasa konstruksi, pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Pihak asosiasi sendiri, tambah Agus telah berbuat dan cukup bersabar menunggu keputusan dari pihak pemerintah terkait dengan usulan tersebut.

Terkait dengan permasalahan yang ada, Agus Kartasasmita menawarkan empat solusi. Pertama, Efisiensi sampai batas tertentu. Artinya, bila kontraktor tidak mampu proyek akan dihentikan.&ampnbspKedua, mengurangi volume pekerjaan (optimasi) tanpa harus mengurangi kualitas pekerjaan atau pembayaran ditunda hingga tahun anggaran berikutnya. Ke-empat, penyedia barang dan jasa bila tidak mampu lagi, diperkenankan untuk mundur tanpa harus dikenakan denda serta jaminan di banknya tidak diambil pemerintah.

Selain itu, Agus minta dimasa datang harus ada kesetaraan antara pekerjaan yang masuk kategori tahun jamak dengan tahun tunggal. Hal ini didasarkan mengingat pemerintah juga tidak mampu memprediksi kenaikan BBM yang bakal terjadinya sebelumnya, sehingga pada 2008 mencapai di atas 100 dolar AS per barel. Menurutnya, kalau pemerintah saja tidak bisa memprediksi bagaimana mungkin asosiasi harus memikulnya, tambah Ketua Umum Gapensi.

Dalam kesempatan itu juga dikemukakan, para utusan (AKI, AKLI, LPJKN, GAPENRI, AABI) sepakat dan berniat akan menghentikan pekerjaan proyek mereka apabila pemerintah melalui Menteri Keuangan memutuskan menolak kebijakan eskalasi (penyesuaian harga) sebagaimana yang mereka tuntut. Rupanya pernyataan mereka juga mendapatkan dukungan dari Ketua Umum LPJKN, Malkan Amin dan anggota DPR-RI dari Komisi V, Suharsoyo yang hadir dalam temu pers yang digagas lima asosiasi itu.


Malkan Amin saat itu mengingatkan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diprediksikan mencapai 6,3 persen menjadi terganggu akibat kebijakan keliru yang telah diambil pemerintah. Pasalnya, pemerintah memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan eskalasi terkait dengan proyek-proyek yang dibiayai APBN. Menurut Amin, bagaimana mungkin pekerjaan proyek dapat selesai tepat waktu dengan mutu yang baik namun pemerintah enggan mengeluarkan kebijakan eskalasi.


Malkan mengaku dirinya sangat menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dinilai terlalu cepat membuat pernyataan menolak eskalai tanpa terlebih dulu membicarakan dengan LPJKN dan pihak-pihak yang terkait.

”Saya berupaya untuk bertemu dengan LKPP duduk bersama membicarakan untuk menentukan rumusan hitungan besaran eskalasi,” ujar Malkan Amin.

Sementara itu Sekjen AKI yang membawahi kontraktor BUMN, Victor Sitorus memperkirakan, saat ini terdapat 15 juta pekerja yang bakal terkena dampak jika pemerintah batal memberikan eskalasi. Dia mencontohkan, pasca kenaikan BBM harga beton, agregat (material), baja mengalami kenaikan yang cukup signifikan, termasuk BBM industri naik lebih dari 50 persen. Perhitungan kami bila kebijakan eskalasi tidak diberikan kemungkinan kerugian bisa mencapai Rp30 triliun dan kontraktor besar bisa gulung tikar (collapse), tegas Victor.

Suharsoyo (Komisi V) mengaku, Departemen PU pernah mengajukan eskalasi 5 persen tetapi ditolak DPR-RI. Pasalnya, untuk komponen tertentu kenaikannya berkisar 25 sampai 30 persen. Dia menilai, kenaikan BBM tahun ini &ampnbspberbeda dengan sebelumnya mengingat kecenderungannya terus mengalami kenaikan. Sedangkan Ketua Umum Gapenri, Muksin mengungkapkan, kenaikan harga-harga yang dipicu kenaikan harga BBM akan membuat kontraktor merugi. Disisi lain, perusahaan minyak dunia mendapat keuntungan 3 - 4 miliar dolar AS per tahun.

Beda dengan Suharsoyo, Ketua Umum AABI Subagyo mengaku, pihaknya paling terpukul akibat naiknya BBM karena biaya solar naik 52 persen. Biaya aspal naik 49 persen, sedangkan pasca kenaikan BBM sejak tahun 2006 belum ada penyesuaian.&ampnbspDemikian pula dengan Ketua Umum Akli Didi Rosadi yang mengatakan, apabila pemerintah tidak tegas dalam kebijakan eskalasi maka program pembangunan 10.000 MW pembangkit listrik dapat terancam.
Sumber: pu.go.id

 
© 2007 Asosiasi Kontraktor Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang. Dibuat Oleh SLG   | Kebijakan |