”Kami ikut prihatin
atas kejadian itu. Kami berharap dapat duduk bersama membicarakan masalah ini
antara asosiasi dengan pihak pemerintah,” ungkap Ketua Badan Pusat Gabungan
Pengusaha Konstruksi Nasional, Agus Kartasasmita kemarin (6/8) di Jakarta.
Dalam kesempatan itu
selain didampingi oleh utusan dari beberapa asosiasi seperti Asosiasi Kontraktor
Indonesia (AKI), Gabungan Pelaksana Rancang Bangun Indonesia (Gapenri),
Asosiasiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI), Asosiasi Kontraktor
Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), juga
dihadiri oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN),
Malkan Amin.
Menurut Agus, selama
ini kami merasa belum diajak dialog untuk membicarakan jalan keluar terkait
dengan usulan eskalasi yang diajukan pihak asososiasi penyedia jasa konstruksi,
pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Pihak asosiasi sendiri, tambah Agus
telah berbuat dan cukup bersabar menunggu keputusan dari pihak pemerintah
terkait dengan usulan tersebut.
Terkait
dengan permasalahan yang ada, Agus Kartasasmita menawarkan empat solusi.
Pertama, Efisiensi sampai batas tertentu. Artinya, bila kontraktor tidak mampu
proyek akan dihentikan.&ampnbspKedua, mengurangi volume pekerjaan (optimasi) tanpa
harus mengurangi kualitas pekerjaan atau pembayaran ditunda hingga tahun
anggaran berikutnya. Ke-empat, penyedia barang dan jasa bila tidak mampu lagi,
diperkenankan untuk mundur tanpa harus dikenakan denda serta jaminan di banknya
tidak diambil pemerintah.
Selain itu, Agus
minta dimasa datang harus ada kesetaraan antara pekerjaan yang masuk kategori
tahun jamak dengan tahun tunggal. Hal ini didasarkan mengingat pemerintah juga
tidak mampu memprediksi kenaikan BBM yang bakal terjadinya sebelumnya, sehingga
pada 2008 mencapai di atas 100 dolar AS per barel. Menurutnya, kalau pemerintah
saja tidak bisa memprediksi bagaimana mungkin asosiasi harus memikulnya, tambah
Ketua Umum Gapensi.
Dalam kesempatan itu
juga dikemukakan, para utusan (AKI, AKLI, LPJKN, GAPENRI, AABI) sepakat dan
berniat akan menghentikan pekerjaan proyek mereka apabila pemerintah melalui
Menteri Keuangan memutuskan menolak kebijakan
eskalasi (penyesuaian harga) sebagaimana yang mereka tuntut. Rupanya pernyataan
mereka juga mendapatkan dukungan dari Ketua Umum LPJKN, Malkan Amin dan anggota
DPR-RI dari Komisi V, Suharsoyo yang hadir dalam temu pers yang digagas lima
asosiasi itu.
Malkan Amin saat itu mengingatkan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diprediksikan
mencapai 6,3 persen menjadi terganggu akibat kebijakan keliru yang telah diambil
pemerintah. Pasalnya, pemerintah memiliki peran penting dalam mengeluarkan
kebijakan eskalasi terkait dengan proyek-proyek yang dibiayai APBN. Menurut
Amin, bagaimana mungkin pekerjaan proyek dapat selesai tepat waktu dengan mutu
yang baik namun pemerintah enggan mengeluarkan kebijakan eskalasi.
Malkan mengaku dirinya sangat menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan Lembaga
Kebijakan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dinilai terlalu cepat
membuat pernyataan menolak eskalai tanpa terlebih dulu membicarakan dengan LPJKN
dan pihak-pihak yang terkait.

”Saya berupaya untuk
bertemu dengan LKPP duduk bersama membicarakan untuk menentukan rumusan hitungan
besaran eskalasi,” ujar Malkan Amin.
Sementara itu
Sekjen AKI yang membawahi kontraktor BUMN, Victor Sitorus
memperkirakan, saat ini terdapat 15 juta pekerja yang bakal terkena dampak jika
pemerintah batal memberikan eskalasi. Dia mencontohkan, pasca kenaikan
BBM harga beton, agregat (material), baja mengalami kenaikan yang cukup
signifikan, termasuk BBM industri naik lebih dari 50 persen. Perhitungan kami
bila kebijakan eskalasi tidak diberikan kemungkinan kerugian bisa mencapai Rp30
triliun dan kontraktor besar bisa gulung tikar (collapse), tegas Victor.
Suharsoyo (Komisi V)
mengaku, Departemen PU pernah mengajukan eskalasi 5 persen tetapi ditolak
DPR-RI. Pasalnya, untuk komponen tertentu kenaikannya berkisar 25 sampai 30
persen. Dia menilai, kenaikan BBM tahun ini &ampnbspberbeda dengan sebelumnya mengingat
kecenderungannya terus mengalami kenaikan. Sedangkan Ketua Umum Gapenri, Muksin
mengungkapkan, kenaikan harga-harga yang dipicu kenaikan harga BBM akan membuat
kontraktor merugi. Disisi lain, perusahaan minyak dunia mendapat keuntungan 3 -
4 miliar dolar AS per tahun.
Beda dengan
Suharsoyo, Ketua Umum AABI Subagyo mengaku, pihaknya paling terpukul akibat
naiknya BBM karena biaya solar naik 52 persen. Biaya aspal naik 49 persen,
sedangkan pasca kenaikan BBM sejak tahun 2006 belum ada penyesuaian.&ampnbspDemikian
pula dengan Ketua Umum Akli Didi Rosadi yang mengatakan, apabila pemerintah
tidak tegas dalam kebijakan eskalasi maka program pembangunan 10.000 MW
pembangkit listrik dapat terancam. Sumber: pu.go.id
|